Komunikasi Bisnis - Kontrak Perkuliahan

 


KONTRAK PERKULIAHAN

Mata Kuliah                           : Komunikasi Bisnis

Kode Mata Kuliah                 : E0121302

Bobot SKS                             : 2 SKS

Dosen Pengampu                 : A. Muhammad Fajar Maulana, S.Pd., M.A.P.

Kelas                                      : Administrasi Bisnis III

Semester/Thn Akademik     : Ganjil, 2026/2027

A.  Manfaat

Melalui kontrak perkuliahan ini, diharapkan tercipta proses belajar-mengajar yang disiplin, interaktif, dan akuntabel bagi kedua belah pihak baik mahasiswa maupun dosen.

B.  Sistem Penilaian (Evaluasi Hasil Belajar)

Nilai Akhir (NA) mahasiswa ditentukan secara objektif berdasarkan akumulasi komponen-komponen berikut:

No

Komponen Penilaian

Bobot Persentase

Keterangan

1

Partisipasi

55%

Keaktifan di kelas, diskusi, tanya jawab, dan kehadiran.

2

Portofolio

22,5%

Tugas mandiri, tugas kelompok, proyek, atau hasil karya selama perkuliahan.

3

Tes (UTS & UAS)

22,5%

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Total

100%

 

 

C.  Aturan Kehadiran & Keterlambatan

Ketertiban waktu merupakan bagian penting dari proses profesionalisme. Berikut adalah regulasi terkait kehadiran dan perizinan:

1.    Batas Toleransi Keterlambatan: Mahasiswa wajib hadir di ruang kuliah paling lambat 40 menit setelah jam perkuliahan resmi dimulai.

2.    Konsekuensi Keterlambatan (> 40 Menit): Mahasiswa yang hadir melewati batas toleransi 40 menit akan dianggap Terlambat dan akan mengurangi nilai kehadiran pada absensi tersebut. Namun, mahasiswa tetap diperbolehkan masuk ruang kelas dan mengikuti perkuliahan hingga selesai agar tidak tertinggal materi akademik.

3.    Ketentuan Izin Tidak Hadir:

a.    Mahasiswa yang tidak berkesempatan hadir karena alasan mendesak atau sakit, wajib menyampaikan surat izin tertulis.

b.    Surat izin tersebut dapat ditulis tangan atau diketik (disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mahasiswa).

c.    Surat izin tertulis tersebut wajib ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan di tandatangani oleh Orang Tua/Wali.

d.    Surat izin harus dipindai (scan) dan dikirimkan kepada dosen pengampu via WhatsApp dalam format file PDF (bukan foto/JPEG biasa atau pesan teks) selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam Perkuliahan berlangsung.

4.    Batas Maksimal Ketidakhadiran:

a.    Mahasiswa wajib memenuhi minimal kehadiran sebesar 75% (minimal 12 kali dari total 16 pertemuan).

b.    Mahasiswa hanya diberikan kompensasi tidak hadir (Izin maupun Alfa) maksimal 4 (empat) kali pertemuan dalam satu semester.

c.    Jika melewati batas maksimal 4 (empat) kali tersebut, mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat kelulusan mata kuliah tersebut.

D.  Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1.    Mahasiswa berhak mendapatkan materi perkuliahan, bimbingan, dan evaluasi nilai yang transparan dari dosen pengampu.

2.    Mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan menghormati jalannya perkuliahan.

3.    Ketentuan Berpakaian:

a.    Mahasiswa wajib mengenakan pakaian berkerah, seperti kemeja atau Polo shirt.

b.    Mahasiswa dilarang keras memakai baju kaos oblong (T-shirt) selama perkuliahan berlangsung.

c.    Pakaian harus rapi, sopan, dan sesuai dengan standar etika akademik universitas.

4.    Ketentuan Pengumpulan Tugas (Portofolio):

a.    Mahasiswa wajib mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan tenggat (deadline) yang telah ditentukan.

b.    Mahasiswa yang terlambat atau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu tidak akan diberikan kesempatan lagi untuk mengumpulkan tugas (tidak ada perpanjangan waktu atau susulan), sehingga nilai untuk tugas tersebut otomatis dianggap nol.

E.  Penutup

Kontrak perkuliahan ini bersifat mengikat sejak disepakati bersama dan menjadi panduan selama mata kuliah ini berlangsung hingga akhir semester ini.


taplink.cc/andi.fajar_maulana



http://lynk.id/penabawa/3jln3ggn5y0g/checkout




Komentar

Postingan populer dari blog ini

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUBLIK - TUGAS TERSTRUKTUR 1: ANALISIS SISTEM PADA INSTANSI/PERUSAHAAN MAGANG

Kebijakan Publik - Pertemuan 1 - Pengantar Kebijakan Publik

Kebijakan Publik - Pertemuan 2 - Perumusan Masalah Kebijakan Publik